Indonesia sudah menyetujui Konvensi Jenewa tahun 1949. Namun sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Kepalangmerahaan. Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah bertekad untuk merampungkan UU tersebut dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kepalangmerahan.

“Kita usahakan menampung berbagai masukan dan pandangan dari masyarakat agar UU ini bisa selengkap mungkin mengatur kebutuhan kepalangmerahan kita,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri usai rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01/2017).

Tujuan dari RUU ini, lanjut politis F-PG itu, untuk memberikan landasan hukum bagi upaya kegiatan kemanusiaan yang akan dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dalam kontribusinya menangani bencana dan korban, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan.

“Ini semua akan diatur dalam RUU, agar nantinya UU Kepalangmerahan berjalan sesuai koridor yang baik. Dan agenda kepalangmerahan tidak dimanfaatkan untuk tujuan politik dan lainnya. Kita ingin UU Kepalangmerahan ini benar-benar memanfaatkan prinsip-prinsip kepalangmerahan secara kemanusiaan tanpa ada penggunaan dari aspek lain,” jelas politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX Imam Suroso. Politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan Palang Merah Indonesia telah memiliki jasa besar terhadap Bangsa Indonesia, baik dalam pelayanan kesehatan, transfusi dan penyediaan darah, hingga kegiatan tanggap bencana dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

“Untuk itu diperlukan Undang-Undang untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam membantu kegiatan kemanusiaan. RUU Kepalangmerahan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaannya,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (rnm), foto : rizka/hr.